Konsultan Pajak Batam – Dari sudut pandang perpajakan, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga termasuk wanita kawin, digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Penghasilan neto suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah dalam hal dikehendaki secara tertulis berdasarkan:

• perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH), atau
• dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri (MT),

dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP atau wanita kawin yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dikenakan pajak secara terpisah karena:

1. Hidup terpisah berdasarkan putusan hakim
2. Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau
3. Memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami meski tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

wajib mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri.

Wanita Kawin Yang Pisah Harta Atau Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Sendiri

Uraian	Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bergabung dengan Suami	Berkehendak Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Secara Terpisah dengan Suami
Pelaksanaan hak dan Kewajiban	Menggunakan NPWP Suami	Menggunakan NPWP Sendiri
NPWP yang telah ada	Wajib mengajukan permohonan penghapusan NPWP	Wajib menyampaikan Surat Pernyataan Menghendaki Menjalankan Kewajiban Perpajakan secara Terpisah
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh	Dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut:Semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya	Dianggap sebagai penghasilan atau kerugian sendiri.
Penghasilan Wanita Kawin yang semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja	Apabila telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka PPh pasal 21 yang telah dipotong bersifat final.	PPh Pasal 21 yang telah dipotong bersifat final.
Pemotong atau pemungutan PPh	Wajib menunjukkan NPWP suami atau kepala keluarga kepada pemotong atau pemungut PPh	Wajib menunjukkan NPWP-nya sendiri kepada pemotong atau pemungut PPh
Perhitungan pajak penghasilan	Berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU PPh	Berdasarkan pasal 8 ayat 3 UU PPh
Kewajiban penyampaian SPT Tahunan	Ada pada pihak suami	Dilakukan sendiri oleh wanita kawin
Hak dan kewajiban lainnya	Ada pada pihak suami	Dilakukan sendiri oleh wanita kawin

Contoh Perhitungan Pisah Harta Atau Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Sendiri

1. Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja

Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00

Penghasilan neto istri dari satu pemberi kerja sebesar Rp100.000.000,00

Wanita Hidup Berpisah

Dikatakan hidup berpisah bila suami istri hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim.

Ketentuan perpajakan menyatakan:

1. Pendaftaran

Istri yang telah hidup berpisah, dalam jangka waktu satu bulan setelah perceraian memiliki kepastian hokum, maka istri harus mempunyai NPWP tersendiri.

2. Penghitungan

PTKP baik untuk suami atau istri menjadi status Tidak Kawin (TK) dapat ditambah dengan tanggungan jumlah tanggungan yang sebenarnya dan diperkenankan.

3. Pelaporan

Pada tahun terjadinya perceraian, yang dilaporkan dalam SPT Tahunan adalah penghasilan setelah perceraian. Untuk penghasilan sampai dengan terjadinya perceraian masih dilaporkan dalam SPT Tahunan suami.

Pada tahun berikutnya, istri baru melaporkan seluruh penghasilannya pada SPT Tahunannya.

Contoh Perhitungan Wanita Hidup Berpisah

Suami menjalankan usaha sebagai pengacara dan istri usaha salon di Jakarta. Keduanya berpisah berdasarkan keputusan hakim pada tanggal 31 Mei 2017. Mereka mempunyai 2 orang anak dan berdasarkan keputusan hakim, hak asuh anak suami dan istri masing-masing 1 orang.

Penghasilan suami dan istri diketahui sebagai berikut:

Suami (satu tahun pajak) sejumlah Rp 1 miliar

Istri :

• 1/1/2017 – 31/5/2017 sejumlah Rp 300.000.000
• 1/6/2017 – 31/12/2017 sejumlah 500.000.000

Penghitungan pajak suami

Penghasilan Bruto Suami (NPPN Pengacara Jakarta 50%)	Rp 1.000.000.000
Penghasilan Neto suami dari pekerjaan bebas (50% x Rp1.000.000.000)		Rp 500.000.000
Penghasilan Bruto istri sampai 31 Mei 2017 (NPPN Salon Jakarta =50%)	Rp   300.000.000
Penghasilan Neto dari istri (50%x 300.000.000)		Rp 150.000.000 (+)
Jumlah Penghasilan Neto		Rp 650.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		Rp 121.500.000(-)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 378.500.000
PPh Terutang
5% x 50.000.000		Rp     2.500.000
15% x 200.000.000		Rp   30.000.000
25% x 128.500.000		Rp   32.125.000
PPh Kurang/Lebih Bayar		Rp   64.625.000

Setelah berpisah, istri melakukan pendaftaran NPWP pada tanggal 5 Juni 2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa istri yang telah berpisah wajib mendaftarkan NPWP paling lambat satu bulan setelah tanggal keputusan hakim. Karena istri sudah mempunyai NPWP pada bulan Juni 2017, maka wajib melaporkan SPT Tahunan dengan penghitungan sebagai berikut:

Penghitungan pajak istri

Penghasilan Neto istri mulai 1 Juni 2017 (50% x 500.000.000)	Rp 250.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/1)	Rp   58.500.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 191.500.000
PPh Terutang
5%x50.000.000	Rp     2.500.000
15%x141.500.000	Rp   21.225.000 (-)
PPh Kurang/Lebih Bayar	Rp   23.725.000

Sumber : www.pajak.go.id

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :

1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
3. Jasa Audit
4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)

KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM