Konsultan Pajak Batam - Belakangan ini, jagat maya dihebohkan oleh seorang pemuda yang berhasil menjual swafotonya sebagai produk Non Fungible Token (NFT) di platform OpenSea dengan harga yang fantastis. Dikutip dari Republika.co.id (13/1), koleksi berjenama Ghozali Everyday tersebut telah terjual sebanyak 194 ETH (Ethereum) atau senilai USD560 ribu.
Konsultan Pajak Batam - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) resmi berlaku mulai 29 Oktober 2021. Aturan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan.
Pada dasarnya manusia itu bersifat merusak dan ingin bebas. Manusia merasa senang saat melakukan perbuatan yang sewenang-wenangnya. Misalnya, minum minuman beralkohol, menggunakan uang yang bukan hasil jerih payahnya, menyakiti orang yang ia benci dan masih banyak lagi. Namun, karena Tuhan melekatkan nalar pada pikiran manusia, maka timbullah peraturan. Peraturan dibuat agar membatasi sifat “merusak” dari manusia. Tujuannya agar tidak merugikan orang lain.
Penerimaan pajak tahun 2021 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Pencapaian penerimaan pajak tahun 2021 ini didapatkan kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah 13 tahun.
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Pemerintah menetapkan PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada 22 Desember 2021 dan mengundangkan PMK tersebut pada 23 Desember 2021. Beleid tersebut merupakan aturan pelaksanaan untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS akan berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setelah di sahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021.
Salah satu klausul kebijakan pemerintah yang telah disetujui DPR dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun mendapat kritikan dari berbagai pihak adalah tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah dianggap tidak konsisten, karena sebelumnya memastikan tidak ada lagi kebijakan serupa. Ada juga tudingan pemerintah memanjakan orang kaya. Bagaimana faktanya?
Pemerintah mulai 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 menyelenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang memberi kesempatan wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkan secara sukarela melalui dua alternatif kebijakan.
Pemerintah telah mengundangkan peraturan terkait perpajakan pada 29 Oktober 2021 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Bab V UU HPP mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak. Program ini memiliki jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.