Konsultan Pajak Batam - Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik, yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot Unifikasi, adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, untuk mengisi serta untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.
Konsultan Pajak Batam - Seringkali saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menemukan bahwa SPT-nya ternyata kurang bayar, wajib pajak merasa bahwa pengisian SPTnya salah. wajib pajak kemudian bertanya kepada petugas pajak, “Pada bagian mana pengisian SPT yang salah sehingga menyebabkan SPT-nya berstatus kurang bayar?”
Konsultan Pajak Batam - Ketika kita memasuki dunia kerja, bendahara merupakan sosok yang membuat kita bahagia karena bendaharalah yang membuat gaji kita masuk ke rekening setiap tanggal muda. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai gambaran sendiri tentang bendahara. Bendahara di mata DJP merupakan salah satu wajib pungut pajak.
Konsultan Pajak Batam - Kelebihan pembayaran pajak terjadi karena beberapa sebab. Penyebab pertama bisa terjadi karena kesalahan pemasukan nominal saat pembuatan kode billing atau kode pembayaran. Penyebab kedua bisa terjadi karena pemotongan atau pemungutan pajak yang seharusnya tidak terutang. Terakhir, penyebab yang perlu lebih diawasi adalah kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehingga menyebabkan lebih bayar.
Konsultan Pajak Batam - Sejak Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan diundangkan pada bulan Oktober 2021, terdapat beberapa perubahan dalam kebijakan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Salah satu topik yang paling sering dibicarakan adalah mengenai perlakuan pajak bagi UMKM yang berpenghasilan kurang dari Rp500 juta dalam setahun.
Konsultan Pajak Batam - Investasi di bidang properti masih menjadi salah satu yang diminati saat ini. Harga tanah yang terus naik dari tahun ke tahun menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadikan properti sebagai investasi jangka panjang. Meskipun investasi di bidang properti saat ini dapat dibilang “aman”, tetapi tidak ada salahnya mengolah properti yang Kawan Pajak miliki sehingga dapat menghasillkan pundi-pundi rupiah tambahan. Dengan membangun bisnis kos-kosan contohnya.
Konsultan Pajak Batam - Wajib pajak orang pribadi kini dapat menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mengakses layanan perpajakan secara terbatas dari Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan NIK sebagai NPWP tentu saja membawa berbagai manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk penyederhanaan nomor identitas sehingga tidak harus membawa kartu atau menghafal NPWP.
Konsultan Pajak Batam - Kolaborasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti kerja sama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang diberi tugas untuk menghimpun penerimaan negara tidak dapat bekerja sendiri dalam mengemban amanah tersebut. Salah satu mitra DJP adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Konsultan Pajak Batam - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani baru saja menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi.
Konsultan Pajak Batam - Pajak adalah hal yang sangat krusial dan rumit karena didasari oleh berbagai macam peraturan dan undang-undang. Kesalahpahaman antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan petugas pajak kerap kali terjadi dan menimbulkan sengketa.