Akses Layanan DJP Menggunakan NIK

Konsultan Pajak Batam - Wajib pajak orang pribadi kini dapat menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mengakses layanan perpajakan secara terbatas dari Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan NIK sebagai NPWP tentu saja membawa berbagai manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk penyederhanaan nomor identitas sehingga tidak harus membawa kartu atau menghafal NPWP.

Comments Off on Akses Layanan DJP Menggunakan NIK

Dengan e-PHTB Membuat Pekerjaan Notaris PPAT Lebih Mudah

Konsultan Pajak Batam - Kolaborasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti kerja sama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang diberi tugas untuk menghimpun penerimaan negara tidak dapat bekerja sendiri dalam mengemban amanah tersebut. Salah satu mitra DJP adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Comments Off on Dengan e-PHTB Membuat Pekerjaan Notaris PPAT Lebih Mudah

Saat Ini NIK Sebagai NPWP, Perhatikan Beberapa Hal Ini!

Konsultan Pajak Batam - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani baru saja menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi.

Comments Off on Saat Ini NIK Sebagai NPWP, Perhatikan Beberapa Hal Ini!

Perbedaan Banding Versus Gugatan dalam Pengadilan Pajak

Konsultan Pajak Batam - Pajak adalah hal yang sangat krusial dan rumit karena didasari oleh berbagai macam peraturan dan undang-undang. Kesalahpahaman antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan petugas pajak kerap kali terjadi dan menimbulkan sengketa.

Comments Off on Perbedaan Banding Versus Gugatan dalam Pengadilan Pajak

Sistem Perpajakan Modern (Digitalisasi Perpajakan)

Konsultan Pajak Batam - Menghimpun penerimaan negara adalah tugas absolut Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam perjalanan mencapai penerimaan pajak yang optimal, ada serangkaian proses bisnis yang harus dilewati dan melibatkan beberapa para pemangku kepentingan termasuk di dalamnya adalah wajib pajak.

Comments Off on Sistem Perpajakan Modern (Digitalisasi Perpajakan)

Validasi SSP melalui e-PHTB

Konsultan Pajak Batam - Validasi Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB), dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.

Comments Off on Validasi SSP melalui e-PHTB

Aturan PPN KMS Makin Adil dan Mudah

Konsultan Pajak Batam - Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) adalah kegiatan membuat bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Membangun bangunan untuk orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pihak lain yang belum dilakukan pemungutan PPN juga termasuk dalam lingkup KMS.

Comments Off on Aturan PPN KMS Makin Adil dan Mudah

UMKM Wajib Lapor Pajak Walau Omzet Tidak Lebih Dari 500Jt

Konsultan Pajak Batam - Sejak Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan diundangkan pada bulan Oktober 2021, terdapat beberapa perubahan dalam kebijakan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Salah satu topik yang paling sering dibicarakan adalah mengenai perlakuan pajak bagi UMKM yang berpenghasilan kurang dari Rp500 juta dalam setahun.

Comments Off on UMKM Wajib Lapor Pajak Walau Omzet Tidak Lebih Dari 500Jt

Pelatihan Brevet Pajak A&B Terpadu (Kelas Tatap Muka) Batam

Brevet Pajak Batam - Perpajakan merupakan bagian terpenting bagi para Wajib Pajak (WP), yang mana WP harus memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu asas self assesment system. Dalam asas ini, WP diwajibkan untuk menghitung, membayar/menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang menurut WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

0 Comments