Konsultan Pajak Batam - Seringkali saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menemukan bahwa SPT-nya ternyata kurang bayar, wajib pajak merasa bahwa pengisian SPTnya salah. wajib pajak kemudian bertanya kepada petugas pajak, “Pada bagian mana pengisian SPT yang salah sehingga menyebabkan SPT-nya berstatus kurang bayar?”
Konsultan Pajak Batam - Seorang karyawan yang menerima gaji atau upah dikenakan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21. Setiap tahun juga wajib lapor SPT Tahunan Orang Pribadi dengan meminta bukti potong pajak ke bendahara perusahaan.
Konsultan Pajak Batam - Karyawan memiliki peran penting dalam membantu memajukan bisnis yang sedang dikelola. Oleh sebab itu semua hal tentang kesejahteraan karyawan mulai dari pendapatan, tunjangan, serta aspek perpajakan wajib untuk diperhatikan. Salah satu pajak yang mengatur tentang penghasilan karyawan ialah PPh Pasal 21. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana cara menghitung PPh 21.
Konsultan Pajak Batam - Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG ERLAKU UNTUK TANGGAL 05 JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN 11 JANUARI 2022
TATA CARA PENYELESAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR YANG MENGGUNAKAN MEKANISME DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) BERDASARKAN TEMUAN PEJABAT BEA DAN CUKAI
REKENING MINYAK DAN GAS BUMI
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH ATAU PIHAK LAIN YANG MENDAPAT PENUGASAN DALAM RANGKA PENERBITAN DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL