Pelatihan Brevet AB Terpadu Batam (Gel. Ke 9 Tatap Muka)

Brevet AB Batam – Kami LPK Ladfanid Consulting adalah Lembaga Pelatihan Kerja yang sejak tahun 2020 telah menawarkan solusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif di bidang Perpajakan secara Online maupun Offline (tatap muka)

Comments Off on Pelatihan Brevet AB Terpadu Batam (Gel. Ke 9 Tatap Muka)

Pelatihan Brevet AB Terpadu Batam (Gel. Ke 8 Tatap Muka)

Brevet AB Batam – Kami LPK Ladfanid Consulting adalah Lembaga Pelatihan Kerja yang sejak tahun 2020 telah menawarkan solusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif di bidang Perpajakan secara Online maupun Offline (tatap muka).

Comments Off on Pelatihan Brevet AB Terpadu Batam (Gel. Ke 8 Tatap Muka)

Pelatihan Brevet AB Terpadu Batam (Gel. Ke 6 Tatap Muka)

Brevet AB Batam – Kami LPK Ladfanid Consulting adalah Lembaga Pelatihan Kerja yang sejak tahun 2020 telah menawarkan solusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif di bidang Perpajakan secara Online maupun Offline (tatap muka).

Comments Off on Pelatihan Brevet AB Terpadu Batam (Gel. Ke 6 Tatap Muka)

Pelatihan Brevet AB Terpadu Batam (Gel. Ke 4 Tatap Muka)

Brevet AB Batam – Kami LPK Ladfanid Consulting adalah Lembaga Pelatihan Kerja yang sejak tahun 2020 telah menawarkan solusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif di bidang Perpajakan secara Online maupun Offline (tatap muka).

Comments Off on Pelatihan Brevet AB Terpadu Batam (Gel. Ke 4 Tatap Muka)

Pelatihan Brevet AB Terpadu Batam (Gel. Ke 3 Tatap Muka)

Brevet AB Batam - LPK Ladfanid Consulting menyelenggarakan kembali Pelatihan Brevet Pajak A&B Terpadu dengan Instruktur dari Akademisi Perpajakan, Praktisi dibidang Perpajakan, Praktisi Konsultan Pajak yang sudah berpraktek di dunia perpajakan lebih kurang 10 Tahun, dan juga pengajar kami dari Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Comments Off on Pelatihan Brevet AB Terpadu Batam (Gel. Ke 3 Tatap Muka)

Seminar Online Perpajakan “Penerapan Restoratif Justice Dalam UU HPP & Mengupas Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Beserta Simulasi Studi Kasus”

Lahirnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan oleh DRP RI pada 7 Oktober 2021 lalu menjadi bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan ini diharapkan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Sementara itu di dalam UU HPP ini, Pemerintah memberikan kebijakan bagi Wajib Pajak salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dimana terdapat anggapan oleh publik ini adalah Tax Amnesty Jilid II.

0 Comments