PPS Sebagai Penghapus Dosa

Pada dasarnya manusia itu bersifat merusak dan ingin bebas. Manusia merasa senang saat melakukan perbuatan yang sewenang-wenangnya. Misalnya, minum minuman beralkohol, menggunakan uang yang bukan hasil jerih payahnya, menyakiti orang yang ia benci dan masih banyak lagi. Namun, karena Tuhan melekatkan nalar pada pikiran manusia, maka timbullah peraturan. Peraturan dibuat agar membatasi sifat “merusak” dari manusia. Tujuannya agar tidak merugikan orang lain.

Continue ReadingPPS Sebagai Penghapus Dosa

Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela dibagi menjadi dua, yaitu bagi Wajib Pajak yang sudah pernah mengikuti Tax Amnesty dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 s.d. 2020 belum dipenuhi. Pedoman pelaksanaannya belum diundangkan namun sedang dikonsepkan untuk dapat dilaksanakan secara online dan sesederhana mungkin.

Continue ReadingProgram Pengungkapan Sukarela

Cara Mengajukan Permohonan EFIN Secara Online

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang  Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Continue ReadingCara Mengajukan Permohonan EFIN Secara Online

PTKP UMKM Akan Mulai Berlaku Tahun 2022!

Pemerintah saat ini telah mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dimana salah satu isi peraturannya menyebutkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi UMKM yaitu sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Lantas perhitungan pajak UMKM jika omzet sudah melebihi Rp 500 juta dalam satu tahun menjadi sedikit berbeda. Kamu penasaran cara hitung pajaknya? Simak uraian berikut!

Continue ReadingPTKP UMKM Akan Mulai Berlaku Tahun 2022!

PPH PASAL 21/26

Konsultan Pajak Batam - Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh) Pasal 21/26, silahkan disimak penjelasan seputar PPh Pasal 21/26 berikut ini. Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan…

Continue ReadingPPH PASAL 21/26

KONSULTAN PAJAK BATAM

Konsultan Pajak Batam belakangan ini menjadi salah satu jenis pekerjaan yang banyak dibutuhkan oleh banyak masyarakat berbagai kalangan. konsultan pajak menjadi salah satu jenis profesi akuntansi Dulu, sebelum Peraturan Menteri Keuangan no 02 tahun 2014 keluar, syarat untuk menjadi seorang konsultan pajak relatif lebih mudah. Namun setelah PMK itu terbit 2014 lalu bisa dibilang syarat menjadi konsultan pajak semakin sulit dibandingkan sebelumnya (mungkin). Pengawasan pada konsultan pajak juga akan lebih ketat, hal ini dilakukan Dirjen Pajak agar kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Continue ReadingKONSULTAN PAJAK BATAM